A Secret Weapon For pengesahan anak

A Secret Weapon For pengesahan anak

Blog Article

Dalam hukum perdata, diatur siapa saja yang tidak berhak atas harta warisan termuat dalam Pasal 838 KUHPerdata, yaitu:

Ahli waris dapat ditentukan melalui surat wasiat yang diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata, bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh pewaris belum mengadakan ketetapan yang sah (surat wasiat).

c. Upload Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Mulailah dengan mempelajari perjanjian Anda secara seksama dan dapatkan bantuan hukum jika diperlukan.

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Adapun dasar hukum wanprestasi lainnya turut diatur dalam pasal berikut ini. Pasal ini memuat konsekuensi yang akan ditanggung pihak yang melakukan wanprestasi.

Pelayanan sangat memuaskan ﹠ profesional dalam menyelesaikan perkara. Respon cepat banget ﹠ tepat waktu. Thank’s

Saya seorang Pengacara yang akan membantu mencarikan jalan keluar permasalahan yang sedang atau akan terjadi. Saya memiliki izin beracara sebagai advokat, dan dapat mendampingi di dalam maupun di luar pengadilan.

four. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Didukung oleh tenaga-tenaga muda berbakat dan memiliki pengetahuan yang baik di bidang hukum, AAIL & Co berkomitmen kantor pengacara jakarta selatan untuk menjadi ruang alternatif dalam menciptakan perspektif baru mengenai Hukum di Indonesia.

Dalam kasus ini, pemilik rumah memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk meminta penyewa membayar sewa yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal ini meliputi: tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi tidak sesuai kesepakatan, dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Selain ketiga jenis utama di atas, pelaksanaan tindakan yang dilarang dalam perjanjian (atau pelanggaran terhadap ketentuan negatif dalam perjanjian) juga merupakan jenis wanprestasi. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang dalam perjanjian.